PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP TILANG SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM MEMBAYAR PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita; Julista Mustamu

doi:10.53363/bureau.v5i2.724

Authors

Heillen Martha Yosephine Tita Pattimura University, Ambon
Julista Mustamu Pattimura University, Ambon

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.724

Keywords:

Traffic Ticket; Vehicle Registration Certificate; Motor Vehicle Tax; Administrative Law.

Abstract

Motor Vehicle Registration Certificate is one of the mandatory equipment for driving on the highway. In the tax administration process, this document is also used as proof of payment of Motor Vehicle Tax. The use of the same document in two different legal events, in principle, is an effort to make the use of the document more effective, but it is controversial in law enforcement of Police Operations on the highway, related to the issuance of Traffic Tickets by the Police and a series of sanction settlements. The study from an administrative law perspective aims to answer the invalidity of Motor Vehicle Registration Certificates that have not paid tax as an administrative law event.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chaizi, Nasucha, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grafindo , 2016;

Heillen Martha Yosephine Tita, Pemungutan Pajak Berulang terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran sebagai Pintu Masuk bagi Korupsi Hasil Pajak, Jurnal Saniri, Volume 1, Nomor 1, 2020;

Igede Ivan Wahyu Pramana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bernomor Polisi Luar Wilayah Bali, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2020;

Kehi, Stevanus, Nirahua, Salmon, E. M., dan Tita, Heillen, M. Y., Penyalahgunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Jurnal Tatohi, Volume 2 Nomor 9, 2022;

Kurnaiawan, A., Sarlina, Leni, dan Umiyati, Indah., Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap Kepatuhan Waib Pajak Kendaraan Bermotor, Fire Valume, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 2, 2019;

Kurniawati, Puput dan Cahyani, Rusnandari, R, Penetapan dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT Surakarta, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 12 Nomor 2, 2023;

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2003;

Mutaqien, D. A., Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2021;

Rosalin, E., Tinangon, Jantje, dan Pusung, Rudi, Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Ber motor Berdasarkan “The Four Maxims” di Kota Manado, E-jornal Universitas Ssam Ratulangi, Volume 8 Nomor 4, 2013;

Sailan, M., Istilah Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, MMH, Volume 40, Nomor 2, 2011;

Simatupang, T., Klasifikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 2018;

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rjawali Press, 1989;

Usman, A. H., Kesadaran Hukum Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1, 2014;

https://klikpajak.id/

W. Darmawan, http://repository.unpas.ac.id/33559/5/8.%20BAB%201.pdf;

Wardani, D. K., dan Rumiyatun, R. 2017, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive-thru, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Junrnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 1, 2027;

Rusli, V., & Sandra, A. (2023). Pengaruh Motivasi, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas. KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, 2(2).

Damanik, R. S. A., Na’im, K., Sitepu, K., & Darma, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3).

Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 1(2).